cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)" : 11 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES LIMA PULUH KOTA Zetri Zetri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penegakan hukum pidana, sering ada pihak yang mengabaikan peraturan yang ditentukan oleh KUHAP, yaitu kekerasan terhadap hak tersangka yang bisa terjadi pada setiap tingkat penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian pada Satuan Reserse Narkoba Lima Puluh Kota yang dilakukan dengan wawancara bahwa faktor–faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka diabaikan pada tingkat penyidikan adalah karena tersangka cenderung mengelak/tidak mau mengakui tindak pidana yang dilakukannya, faktor emosi atau psikologis dari penyidik, faktor pendidikan dari penyidik (Polisi), teknis peyidikan untuk membuktikan kejahatan penyidik banyak meminta keterangan dari tersangka, dan ingin proses cepat selesai.
TINJAUAN JURIDIS TENTANG KEADILAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN DISPUTE INTERNASIONAL Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Internasional (International Court of Justice) mewakili salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan Internasional karena peradilan internasional memainkan banyak peran dalam membantu menyelesaikan perselisihan Bangsa-Bangsa. Sampai sekarang, Pengadilan tetap eksis dan dipilih oleh Negara karena keputusan dari Mahkamah Internasional yang kuat, mengikat secara hukum dan tidak dapat diajukan banding. Selain itu, hakim terdiri dari hakim yang memiliki reputasi tinggi dan ahli internasional sehingga perselisihan jaminan akan selesai dengan adil dan sesuai dengan prinsip Hukum Internasional.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN Indra Gunawan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya penyebaran senjata ilegal merupakan fenomena global. Pengawasan yang tidak terorganisir dengan baik terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Polisi, personil TNI dan masyarakat sendiri, merupakan salah satu penyebab kejahatan yang menyalahgunakan senjata api di Indonesia. Bagi personil TNI, penyalahgunaan senjata api merupakan pelanggaran karena perolehan senjata api untuk anggota atau tentara harus mendapat izin dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Standar Militer Senjata Api Terhadap Lingkungan Di Luar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia Maraknya penyebaran senjata ilegal merupakan fenomena global. Pengawasan yang tidak terorganisir dengan baik terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Polisi, personil TNI dan masyarakat sendiri, merupakan salah satu penyebab kejahatan yang menyalahgunakan senjata api di Indonesia. Bagi personil TNI, penyalahgunaan senjata api merupakan pelanggaran karena perolehan senjata api untuk anggota atau tentara harus mendapat izin dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Standar Militer Senjata Api Terhadap Lingkungan Di Luar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia
PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Andi Desmon
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Daerah membentuk Peraturan daerah. Maka dari itu, dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah, maka DPRD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, harus membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan batas-batas kewenangan daerah.
PENGARUH PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN Yosep Hadi Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah merupakan suatu kewajiban, hal ini telah diperkuat melalui peraturan pemerintah Nomor 24 tahun tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. lahirnya regulasi mengenai pendaftaran tanah telah memberikan dampak positif dalam perkembangan sistem hukum pertanahan di indonesia. Pendaftaran hak atas tanah mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan catur tertib pertanahanan, hal ini disebabkan dalam melaksanakan pendaftaran hak atas tanah harus mengacu kepada catur tertib pertanahan. Adapun tujuan utama dari pendaftaran hak atas tanah dan catur tertib pertanahan adalah untuk terciptanya kepastian hukum dalam sistem pertanahan.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Rio Guswandi; Wirna Rosmelly
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia atas perlindungan hukum dan menjamin persamaan hak mereka tidak dilanggar saat diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pariaman dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam praktik hak atas bantuan hukum seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum dan lebih ironisnya lagi terdakwa banyak yang menolak diberi bantuan hukum karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya bantuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Penyediaan bantuan hukum yang secara bebas diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum untuk membela hak mereka dalam proses peradilan.
PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG Desmawanti Desmawanti; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain. Penelitian ini dilakukan diLembaga Permasyarakatan Klas II A Padang dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu : pertama, kendala internal yang berupa: kurangnya kualitas dan kuantitas pembina/pembimbing, sarana dan prasarana yang masih kurang, anggaran/dana yang masih kurang dan kedua, kendala eksternal yang berupa kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat.
TMPLENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT Wachid Baihiqi; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pembiayaan syariah terutama Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang pesat terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan ini tidak hanya dalam hal overhaul tapi juga dari segi jenis usaha atau kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan usaha Perbankan Syariah merupakan sub sistem dalam sistem perbankan syariah dan keuangan syariah telah menjadi bagian dari keseluruhan sistem dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari prinsip ekonomi syariah berdasarkan peraturan dasar yang dibangun dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip syariah dalam kegiatan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia diwujudkan dalam Dewan Fatwa Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional, yang dapat dinyatakan sebagai hasil ijtihad para ulama terhadap permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang ada. Dasarnya Alquran dan Sunnah. Sehingga secara tidak langsung peraturan di DSN-MUI mengikat Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah untuk dipatuhi.
PERANAN ILMU KRIMINALISTIK BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN Dos Arihta Sipayung
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Resor Solok. Peranan kriminalistik bagi kepolisian dalam upaya mengungkap tindak pidana perjudian pada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Solok pertama, sebagai pedoman bagi penyidik untuk mencari dan mengumpulkan segala data, keterangan dan fakta dari lapangan yang akan dijadikan sebagai gambaran umum tentang tindak pidana perjudian terjadi, kedua, sebagai ilmu bantu bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, yaitu memperjelas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka, ketiga, membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang terjadi berdasarkan pengetahuan saksi.
PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Yasril Yasril
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggota polisi sebagai pelindung dan pelindung publik serta petugas penegak hukum tidak boleh melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun kenyataannya ada banyak anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai konsumen, dealer atau pendukung narkotika. Untuk itu terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut diberlakukan sanksi melalui mekanisme peradilan umum dan sanksi khusus melalui mekanisme disiplin dan penerapan kode etik polisi, seperti yang terjadi di Polda Solok. Berdasarkan Keputusan Komisi Kepolisian Nomor Kep Kep/1/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012, setelah didengar oleh peserta ujian, Komisi Kepolisian Kode Etik Terhadap peserta ujian untuk menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Salam (PTDH). PTDH adalah penghentian pelayanan kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Anggota Polri karena terbukti telah melanggar disiplin dan/atau tindak pidana.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue